Cara Mendirikan Koperasi

CARA MENDIRIKAN KOPERASI

Dalam mendirikan koperasi dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut::

A.  PERSIAPAN MENDIRIKAN KOPERASI

1.       Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus mengerti maksud

dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh

Koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi anggota. Pada dasamya Koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan

kesamaan kepentingan ekonomi.

2.       Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian,

maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsipprinsip koperasi, dan

prospek pengembangan koperasinya, maka mereka dapat meminta

penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan dari Dinas Koperasi Kabupaten

setempat.

3.       Adanya alasan yang nyata dan jelas untuk membentuk suatu usaha bersama

dalam bentuk organisasi koperasi. Usaha bersama harus digerakkan oleh

adanya satu kebutuhan bersama, benar-benar dirasakan dan sangat mendesak

untuk dipenuhi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis, atau untuk

menggalang kekuatan dalam menghadapi suatu ancaman (kelangkaan barang,

kesulitan pemasaran dll).

4.       Adanya sekelompok individu anggota masyarakat yang memiliki kepentingan

ekonomi yang sama, yang berfungsi sebagai anggota pendiri dan yang

bekerja kearah perwujudan

5.       keterpaduan kepentingan antara para anggota kelompok koperasi, segera

seteiah koperasi dibentuk.

6.       Orang-orang yang bergabung dalam koperasi itu harus slap untuk

bekerjasama, artinya harus ada hubungan atau ikatan sosial di antara para

anggota.

7.       Para anggota harus memiliki suatu tingkat pengetahuan minimum tertentu.

Mereka harus dapat merasakan kelebihan atau keunggulan dari kegiatan

koperasi, dan memahami prinsip, praktek, hak, dan kewajiban dalam

berkoperasi.

8.       Harus ada yang menjadi pemimpin, yaitu orang yang telah dipersiapkan dan

mampu memotivasi kelompok tersebut, serta mampu mengarahkan

aktivitasnya untuk mencapai tujuan koperasi.

B.  RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI

1.       Proses pendirian sebuah koperasi diawali dengan penyelenggaraap

Rapat Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi

pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar,

menentukan jenis koperasi dan kenanggotaanya sesuai dengan

kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana

kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi

adalah kesamaan aktivitas, kepenbngan dan kebutuhan ekonomi anggotanya,

misalnya ; Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi,

Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.

2.       Pelaksanaan Rapat Pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan

dalam Berita Acara Rapat Pembentukan dan Akta Pendirian yang memuat

Anggaran Dasar Koperasi.

3.       Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, maka Pejabat Dinas

Koperasi dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan

memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

C.    PENGESAHAN BADAN HUKUM

1.       Para pendiri Koperasi mengajukan perrnohonan pengesahan akta pendirian

secara tertulis kepada Dinas Koperasi Kabupaten setempat, dengan

melampirkan :

a.       2 (dua) rangkap Akta Pendirian, satu diantaranya bermeterai cukup

b.       2 (dua) rangkap petikan berita acara rapat beserta lampirannya.

c.        2 (dua) rangkap lembar Neraca Permulaan atau Bukti Setor Modal Awal.

d.       Rencana awal kegiatan usaha.

e.       Daftar hadir rapat pembentukan.

f.         Foto Copy KTP dari masing-masing anggota pendiri.

g.       Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan dan Refenrensi dari

Forum Komunikasi KPKM Kecamatan.

2.       Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada Dinas Koperasi, tergantung

pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan

koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.       Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota mengesahkan akta pendirian

Koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah

Kabupaten.

b.       Kepala Dinas Koperasi Propinsi/DI mengesahkan akta pendirian Koperasi

primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah

Propinsi/DI yang bersangkutan dan Koperasi Primer yang anggotanya

berdomisili di beberapa Propinsi/DI, namun koperasinya berdomisili di

wilayah kerja Propinsi/DI yang bersangkutan.

c.        Sekretaris Menteri Koperasi mengesahkan akta pendirian Koperasi

sekunder yang anggotanya berdomisili Ii di beberapa Propinsi/DI.

3.       Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan

diberitahukan oleh Pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

4.       Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan

permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya

penolakan.

5.       Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan.

6.       Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

7.       Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia.